Begini Cara Banyuwangi Percepat Penanganan Kemiskinan

0
422

BANYUWANGI – Mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, pemkab Banyuwangi terus bersinergi dengan berbagai pihak. Kali ini, pemkab menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk turut mengentaskan kemiskinan warga. Baznas diharapkan menjadi katup pengaman bagi warga yang perlu segera dibantu.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap Baznas bisa menjadi mitra strategis pemkab dalam menangani masalah kemasyarakatan yang membutuhkan penanganan cepat. Meskipun APBD telah menyediakan anggaran yang besar, lanjut Anas, ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani APBD dengan cepat karena terkait aturan.

“Kalau di sekolah ada program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di mana siswa yang mampu mebantu siswa yang kuran mampu, saya ingin di masyarakat ada Baznas yang bisa menjadi katup pengaman bagi masyarakat yang perlu segera dibantu,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan zakat Baznas di ruang rapat Rempeg Jagapati, Jumat (13/1). Hadir dalam rakor tersebut para camat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Banyuwangi, serta Kementerian Agama Banyuwangi. Anas pun mencontohkan jika ada orang rumahnya roboh terkena bencana angin ribut, orang sakit, atau siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya bangkrut, Baznas diharapkan bisa langsung turun tangan. Karena, menurut Anas, aturan pengeluaran dana di Baznas lebih fleksibel.
“Karena Baznas ini lebih luwes untuk bisa langsung menangani masalah sosial yang butuh segera ditangani. Kalau menunggu APBD, kan prosedurnya masih harus melalui berbagai tahapan pengesahan, sehingga butuh waktu lebih lama,” ungkap Anas.

Sekedar diketahui, zakat yang berhasil dihimpun Baznas Banyuwangi pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,7 miliar dan Infaq sebesar Rp. 162 juta. Jadi total terkumpul dana Rp. 1,94 miliar. Dari jumlah tersebut, telah terdistribusi kepada mustahik (penerima zakat) sebanyak Rp. 1,8 miliar atau sebesar 93 persen.

Sebagai langkah awal, Anas pun meminta agar Baznas mensinkronkan data warga miskin antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pemkab dengan Baznas. Sinkronisasi ini dipandang perlu agar penyaluran dana Baznas benar-benar tepat sasaran. “Data warga miskin TKPK ini sumbernya Badan Pusat Statistik (BPS), jadi tidak bisa dibantah dan pasti valid. Maka, Baznas kita dorong untuk mensinergikan datanya dengan database dari kita. Baznas tinggal mencocokkan data dari kita saja, mana-mana warga yang butuh dibantu. Dengan sistem ini, data mustahik bisa seragam satu pintu, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Kalau kemudian di lapangan ditemukan warga dengan indikator kemiskinan, tinggal lapor ke pemkab untuk kami usulkan masuk dalam database,” jelas Anas.

Sementara itu, Ketua Komisioner Baznas Banyuwangi Samsudin Adlawi menambahkan mulai menggunakan data warga miskin yang dimiliki TKPK Banyuwangi. Selain itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan pemda untuk pengentasan kemiskinan ini. “Kolaborasi pemkab dengan Baznas untuk sinkronkan data ini baru terjadi di Banyuwangi. Kita menjadi yang pertama di indonesia,” harapnya.

Samsudin menambahkan, dalam waktu dekat para admin UPZ di setiap kecamatan akan segera mendapatkan pelatihan dari TKPK bagaimana cara input data dengan sistem baru yang telah disiapkan. “Kami akan mengajak camat sebagai pembina unit pengumpul zakat (UPZ) lebih optimal mengumpulkan zakat di wilayahnya. Apalagi ini toh juga akan dikembalikan ke warganya yang membutuhkan bantuan,” ujar Samsudin. (Sumber : Humas Pemkab Banyuwangi)